uu no 6 tentang desa. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka UU No. uu no 6 tentang desa

1 Satu hal yang mengejutkan, sejumlah organisasi keagamaan besar seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Konferensi Waligereja Indonesia, maupun Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia, maupun. 32 Tahun 2004 yang menggantikan UU No. Pada tanggal 18 Desember 2013, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Desa menjadi Undang-Undang Desa (UU Desa) Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;Undang-Undang Desa (UU No. Harapan dari kehadiran UU Desa adalah diterimanya dana desa (DD) dalam jumlah yang relatif besar ± 1 Milyar, selain itu peluang desa semakin terbuka dalam menjalankan pembangunan, dan desa lebih berdayaKecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat - Lampung. Pasal 1 ayat 3 menyebutkan bahwa Kepala Desa adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Desa yang dibantu oleh perangkat Desa. Adapun mengenai kewenangan Desa yang ditentukan didalam Undang-Undang ini, meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa 14 Pasal 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat. UMUM 1. Adapun selaku Pemohon, yakni seorang perangkat. PP No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dengan menganut asas rekognisi yang merupakan asas pengakuan dan penghormatan negara terhadap kesatuan masyarakat hukum adat. “Tantangan dan Prospek Implementasi UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Pembangunan Desa Bidang Infrastruktur Di Desa Ketangkuhen Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Deli Serdang, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1. Alasan kenapa saya memilih topik ini ialah, karena saya berharap desa dapat belajar dan memahami lebih dalam apa sebenarnya isi kandungan yang terdapat dalam undang undang. Dalam sejarah pengaturan tentang desa yang mengatur secara khusus tentang desa dari masa setelah kemerdekaan sampai sekarang hanya terdiri dari tiga undang-undang,. Dalam UU No. 6, LN. UU No. UU tersebut menjabarkan definisi, tahapan, dan tujuannya. Ini UU yang terus membawa mental reformasi: daulat desa, percaya desa, menyejahterakan golongan terbawah. Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Beberapa larangan bagi Kepala Desa itu bahkan sangat bersifat pidana. Silahkan share artikel ini ke media sosial kamu, jika memang dirasa dapat memberi manfaat kepada orang lain. Abstrak UU No. Metode yang digunakan adalah content analysis atas naskah UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 6/2016 tentang Desa,” makalah disampaikan dalam Seminar Nasional Administrasi Negara di FISIP Universitas Negeri. 26 desa dengan tujuan mensejahterakan masyarakat desa dengan menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan BUMDes. Landasan hukum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18B ayat (2), Pasal 20, dan Pasal 22D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang ini menegaskan bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan. Tahun 2014 yaitu : a. Menurut Undang-Undang No. Hal itu tercantum dalam berbagai aturan serta pengertian desa menurut UU No 6 Tahun 2014 tersebut yang harus dipahami oleh warga negara. UU No. Where before the law was issued, village funds were not. 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) mengusung semangat penguatan Desa sebagai entitas yang mandiri, yaitu suatu entitas yang dapat menyelenggarakan urusannya sendiri tanpa campur tangan berlebih dari pemerintah (supra desa). Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. See Full PDF Download PDF. View Details Pembangunan Desa − Pengertian, Tahapan, dan Tujuannya. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa merupakan Undang-Undang yang telah dinantikan oleh segenap masyarakat desa tak terkecuali perangkat desa selama 7 tahun. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Undang-Undang No. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Pengelolaan Keuangan Desa. UU No. 72/2005 tentang Desa tidak diatur secara khusus tentang sistem informasi serupa SID. Penjelasan ini telah dimuat dalam ketentuan umum Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa. PP No. Lingkup Kedudukan Desa. Undang-Undang Desa ini ingin menegaskan pentingnya SID dalam perencanaan dan pembangunan desa, karena itu dalam Pasal 86 ayat (2) dan ayat (5) mewajibkan kepada Pemerintah dan Pemda untuk. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka UU No. 3. Undang-undang Republik Indonesia. 41, TLN NO. bahwa Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan. Amanah Undang-Undang. Perubahan kedudukan desa dari UU No. 23 Tahun 2014 Tidak diakomodir hanya mengatur tentang desa. CO, Jakarta - Baleg atau Badan Legislasi DPR RI menyepakati Rancangan Undang-Undang atau RUU Perubahan Kedua UU No. (2) Periodisasi masa jabatan Kepala Desa mengikuti ketentuan Undang-Undang ini. No. Ilustrasi Kehidupan Masyarakat Desa. 6 Tahun 2014 tentang Desa diharapkan membawa sejumlah perubahan mendasar terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. 5. Judul: Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa : Bentuk: Undang-undang RI: Nomor Peraturan: 6: Tahun: 2014: Tajuk Entri Utama: Indonesia. Adapun tujuan dari terbentuknya UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa ini seperti temuat dalam konsideran adalah; 1. 6 Tahun 2014 tentang Desa). Analisis Undang-undang Desa 3 persen tergolong desa berkembang, dan 27,22 persen tergolong desa tertinggal (BAPPENAS dan BPS, 2015). Tulisan Hukum - SUBBAG HUKUM BPK RI Perwakilan Sulsel - 2015 Page 7 Penggunaan keuangan negara baik di tingkat pusat hingga di tingkat daerah tidak terlepas dari pemeriksaan BPK, termasuk desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Rincian Produk Hukum. Kumpulan UU Desa. 6 Tahun 2014 Tentang DesaUU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa untuk menjadi RUU usulan inisiatif DPR RI, antara lain mengatur jabatan kepala desa. Hal ini dapat menghadirkan korupsi, kesenjangan ekonomi, dan kemiskinan, hilangnya modal sosial, dan konflik kekerasan sosial. 1 Tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah. Terdapat tiga pokok bahasan dalam revisi UU yang sempat ramai didemo oleh aparat desa itu. Tulisan ini menganalisis perbandingan pembatasan kekuasaan kepala desa melalui masa jabatannya pada UU No. 19 Tahun 1965 Tentang Desa Praja sebagai bentuk perihal untuk mempercepat terwujudnya daerah tingkat III. Pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. TRIBUNNEWS. UU 6/2014 tentang Desa diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 dan Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495 hari itu juga oleh Menkumham Amir Syamsudin pada tanggal 15. Anotasi Undang-Undang No. JAKARTA - Panitia Kerja (Panja) Badan Legislasi DPR mulai membahas revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa . PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA I. DPR mendadak menetapkan RUU Desa dalam daftar RUU Kumulatif Terbuka dengan alasan menyesuaikan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas perkara uji materi UU No 6/2014 pada. Peran merupakan sebuah perbuatan atas suatu. Tatanan itu diharapkan mampu mengakomodasi. UU Desa juga merupakan peluang bagi desa untuk menata ulang desa, memajukan dan memenuhi hak warga desa serta menjamin tata kelola pemerintahan yang berdaulat, mandiri dan demokratis. PP No. PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA I. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 114 dan Pasal 176 angka 4 ayat (4) dalam Pasal 252 dan angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tettang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. ABSTRAK: APBN TA 2022 termuat dalam UU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan negara dalam rangka mendukung terwujudnya perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan. Desa memiliki kekuatan hukum dalam menjalankan pemerintahannya dibawah kepala desa serta perangkat desa lainnya yang juga diawasi oleh BPD atau Badan Permusyawaratan Desa. 3 1Menurut M. JAKARTA, KOMPAS. Ketentuan Umum Seorang lelaki memainkan alat musik tradisional di daerah Alor. Untuk itu Pemerintah Desa perlu mengetahui apa saja yang termasuk asset desa sebagaimana yang ditetapkan UU No. I. Dalam mengatur urusannya sendiri itulah Desa diberikan kewenangan untuk. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Sign In. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. sarimekar@gmail. Dan menurut Pasal 19 Kewenangan Desa. Floresa. Pemberhentian Kepala Desa tidak disinggung secara khusus dalam UU No. Dengan diterapkannya UU Desa, diharapkan akan tercipta pemerintahan desa yang lebih baik dan efektif dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. Jumat, 31 Desember 2021 09:17 WIB2. Disimpulkan bahwa pengaturan Desa Orde Baru di bawah UU No. Undang-Undang No. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Presiden sesuai kewenangannya berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas. 1 Januari 2014 Olken, Benjamin A, 2010, Direct Democracy and Local Public Goods: Evidence from a Field Experiment in Indonesia, The American Political Science review;Washington 104. Hadirnya UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menuai berbagai tanggapan, pro maupun kontra dan tanggapan optimistik maupun pesimis inilah yang justru membuat UU ini menjadi menarik untuk dikaji dan dianalisis lebih dalam. 3. METADATA PERATURAN. . Meskipun pengaturan tentang penetapan dan penegasan batas wilayah desa diatur secara rinci dalam peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 1. 5/1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah yang betul-betul merupakan versi Orde Baru, yakni UU itu merupakan instrumen untuk memperkuat birokratisasi,. Berikut 19 poin perubahan UU Desa: 1. 6/2014 melalui komparasi atau perbandingan antara. 11, LN. Desa mulai berbenah dan. Ini merupakan sebuah cita-cita besar karena. bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang -Undang Dasar. Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa (studi Pengelolaan Anggaran Dana Desa di Desa Kalisidi, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten, Semarang). Salahudin (2015 : 8-9) Terbitnya UU No. Tentang legalitas kebijakan dana desa, pada tahun 2014 pemerintah mengeluarkan UU Desa No. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan. Pada tanggal 28 Februari 2019, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 6 Tahun 2014 Tentang Desa 3. Pemerintah Republik Indonesia mor 72 Tahun 2005 No tentang Desa (untuk selanjutnya disingkat PP Nomor 72 Tahun 2005) ulasinya adalah Peraturan sehingga level reg. "Pertama adalah yang. 6/2014 tentang Desa: Laporan Endline. Selama hal tersebut dalam koridor yang benar dan sesuai uu no 6 tahun 2014 , pp tentang desa,pp no 43 tahun 2014 tentang pelaksana undang2 desa serta peraturan desa lainya. Lingkup Kedudukan Desa. UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan. Hampir semua fraksi di DPR dan Pemerintah dalam proses pembahasan telah menyinggung kegagalan perundang-undangan lama dan perlunya peraturan baru tentang Desa. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang selanjutnya disebut dengan UU Desa, menjadi sebuah titik awal harapan desa untuk bisa menentukan posisi, peran dan. Penerapan UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa sejak 2014 sejak sembilan tahun yang lalu telah menghasilkan banyak cerita sukses di desa-desa. 6/ 2014. e-ISSN : 2621-4105. NOMOR 6 TAHUN 2014. 32 Tahun 2004 dan UU No 6 Tahun 2014 bertujuan agar desa bukan lagi objek pembangunan tetapi menjadi subjek pembangunan. 2. Pada masa ini Desa kurang mendapatkan kebebasan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Tulisan Hukum –. Nurcholis, Hanif, 2014, UU No. 4548), perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah Tentang Desa; Mengingat : 1. 6321, LL SETKAB : 6 HLM. Revisi terbatas Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, harus tetap fokus pada peningkatan kesejahteraan desa. beserta hak hak tradisionalnya sehingga UU No. Diberlakukan secara formal tanggal 15 Januari 2016 setelah ada peraturan pelaksanaan. 6 Tahun 2014 tentang Desa ada 3, yaitu:, membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, serta melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. 2021) 0 Total Shares [FISIP STATEMENT] Hari Kartini sebagai Ikon Perjuangan Kesetaraan Hak Perempuan 0 Total Shares. 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan Penghapusan dan Penggabungan Desa dan perubahan status desa menjadi kelurahan, diatur secara rinci mengenai desa tersebut, mulai dari lembaga yang harus ada,. 32 tahun 2004 yaitu, UU No. Dari sekian banyak Undang-Undang yang mengatur tentang Desa sejak Indonesia merdeka 17 Agustus 1945 memang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (UU Desa) adalah yang terbaik. Baca juga : Tugas dan Fungsi Sekretaris Desa Sebagai Bagian Dari Perangkat. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Keputusan itu diambil dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-29 Masa Persidangan V Tahun. BPD Desa Sidodadi adalah sesuai dengan Pasal 55 UU No. 6. Selanjutnya, uraian ini berusaha menafsirkan secara ringkas tentang pelbagai perubahan UU Desa dari yang fokusnya pada poin kewenangan Desa, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Aparatur/Lembaga yang ada di Desa dalam struktur pemerintahan desa menurut UU Des. No. 5/ 1979 yang diteruskan dengan UU No. Undang-Undang No. com - Badan Legislasi (Baleg) resmi menyetujui penyusunan RUU tentang Perubahan Kedua atas Nomor 6 Tahun 2014 yang mengatur tentang Desa (RUU Desa) menjadi usulan inisiatif DPR. 3 Naskah Akademik UU Desa 2014. 43/2014, agar pemerintahan Desa dapat mempersiapkan diri pada masa transisi regulasi untuk mengemban misi mensejahterakan warganya melalui berbagai program Desa yang transparan, partisipatif dan akuntabel. 6 Tahun 2014 tentang Desa 20 Pasal 48 . Undang-undang (UU) tentang. Dalam peraturan yang ada dijelaskan, pemberhentian Perangkat Gampong. Sebagai bukti keberadaannya, Penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum perubahan) menyebutkan. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. Dalam Pasal 200-216 Undang-undang No. (PP No. bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan. Sebagai bukti. 6 Tahun 2014 memuat sesuatu yang baru. Undang-Undang No. Pelaksanaan Otonomi Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Menimbang : bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan. Result this research describes that central government and local government are not ready to implement UU No. Sumber Pendapatan Desa Menurut UU Desa. 1 Tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah. 6 tahun 2014 tentang Desa - PP serta peraturan lain dibawahnya. Konstruksi hukum yang ada pada UU No. Selamat datang di Halaman Situs Resmi Desa Sarimekar Kami mohon maaf untuk sementara halaman tidak dapat di akses, dikarenakan sedang adanya perbaikan oleh tim terkait. Implementasi UU NO. 37 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa. Badan Legislasi DPR RI tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (RUU Desa). Beberapa poin juga disampaikan terkait UU tentang Desa di antaranya, pengembalian pasal 33 huruf g dan pasal 50 ayat (1) huruf c UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang “syarat domisili calon kepala daerah dan perangkat desa. Hubungan Antar Peraturan. UU 6 2014 TENTANG DESA. Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Bagaimana tidak ? dalam foto cover yang terdapat tulisan tersebut tercantum logo Garuda Pancasila dan tulisan. 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka ada tiga kelemahan pengawasan yang bisa disimpulkan secara garis besar: Pertama, lemahnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD), ini terlihat dari tingkat kapasitas BPD yang masih belum mamahami secara detail dan menyeluruh mengenai mekanisme pengelolaan. Kelurahan. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 6 Tahun 2014 adalah: 20 Op. 2021/No. Selama. Dalam UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa, pertanggungjawaban Kepala Desa dalam pengelolaan. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1(satu) tahun sebelum pendaftaran. Untuk menjawab pertanyaan Anda, kami akan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (“UU Desa”). 6 Tahun 2014 tentang Desa atau sering disebut dengan “UU Desa”, Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD. DESA. Berdasarkan UU tersebut, beberapa kewenangan yang dimiliki oleh desa antara lain: Pemberdayaan masyarakat: Desa memiliki kewenangan untuk melakukan pemberdayaan masyarakat, seperti melalui penyelenggaraan kegiatan kemitraan masyarakat, pelatihan,. Posisi pemerintah Desa dalam konstelasinya dengan praktik desentralisasi dan otonomi daerah baru terlihat secara jelas setelah terbitnya UU No. 6/2014 adalah misleading dari norma Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945. 6: Tahun: 2014: Tentang: DESA: Tempat Penetapan: Jakarta: Ditetapkan Tanggal: 15 Januari 2014: Pejabat yang Menetapkan: SUSILO BAMBANG YUDHOYONO: Status:. Pasal 1 ayat 5 UU No 72 Tahun 2005 Tentang Desa.